BANDUNG — Dalam konteks perang kognitif, masalah yang dihadapi tidak hanya terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar, tetapi juga bagaimana fakta serta data diorganisir untuk memengaruhi cara pandang masyarakat dan membentuk opini di publik.
Isu ini menjadi agenda utama dalam acara diskusi buku “Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025” yang ditulis oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti. Acara ini diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Kamis (15/10/2026).
Acara yang dilaksanakan di Vue Palace, Artotel Curated, Kota Bandung, mengundang beberapa akademisi dan analis militer yang membahas perkembangan perang kognitif dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Diskusi ini menjadi penting mengingat dampak dari perang informasi terhadap dinamika masyarakat.
Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, menjelaskan bahwa perang kognitif bisa dimaknai sebagai upaya terencana untuk mengambil alih atau merombak kekuasaan. Menurutnya, permasalahan yang terjadi di dunia digital sangat bergantung pada isu sosial yang dialami langsung oleh masyarakat, seperti pemutusan hubungan kerja dan tantangan dalam mencari pekerjaan.