Pemerintah Ambil Langkah Kembali untuk Lindungi Hutan Riau dari Aktivitas Korporasi

RIAU, 20 November 2026 — Dalam upaya menegakkan hukum dan memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang mencakup area seluas sekitar 338.536 hektare. Selain itu, pemerintah juga menguasai kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun kelapa sawit PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang terletak di areal seluas 42 hektare, untuk memastikan kembali pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Operasi penertiban ini melibatkan kerjasama lintas sektor, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, dan Gubernur Riau. Momen penting ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian dan institusi terkait, termasuk Bareskrim Polri dan Badan Informasi Geospasial, yang berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan dan kemanfaatan dari penegakan hukum di sektor kehutanan di Riau.

Keputusan untuk mencabut izin PBPH PT RAPP diambil berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang dikeluarkan pasca evaluasi oleh Satgas PKH. Dalam evaluasi tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang sering terjadi, serta adanya sebagian area yang digunakan untuk perkebunan sawit dan kegiatan tambang tanpa izin. Selain itu, pelanggaran ini juga berdampak pada kerusakan ekologis, khususnya mengancam keberlangsungan habitat gajah Sumatera akibat gangguan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Selain pencabutan izin bagi PT RAPP, Satgas PKH juga mengambil tindakan serupa terhadap PT GSL yang beroperasi di Kuantan Singingi, dimana mereka menguasai kembali lahan PKS dan kebun kelapa sawit yang telah beroperasi tanpa izin. Rekomendasi dari Satgas PKH mencakup pembatalan permohonan pelepasan kawasan hutan PT GSL, serta penegasan bahwa kegiatan yang melanggar hukum tersebut harus segera dihentikan. Melalui langkah penertiban ini, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan, mengatur pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem demi kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *